Hukum Pidana Korporasi

ISBN : 978-979-071-222-5
Penulis : Kristian S.H.
Tebal : xx + 404 hlm.
Isi : Premium
Jenis Cetakan : BW
Ukuran : 15,5 x 24 cm.

Buku ini mengkaji formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara lengkap dan komprehensif, baik dilihat dalam hukum nasional, maupun dalam hukum internasional. Saat ini formulasi atau pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan hanya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (setidaknya terdapat 97 undang-undang). Yang menjadi persoalan adalah di antara 97 undang-undang khusus tersebut, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi diformulasikan secara tidak seragam, tidak konsisten, tidak integral atau bahkan tumpang tindih antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain sehingga akan memengaruhi tahap aplikasi dan eksekusinya.

Di samping itu, perlu dipertanyakan pula apakah pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut sudah sesuai dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dunia internasional. Buku ini menjabarkan secara terperinci formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam 97 undang-undang khusus tersebut serta kesesuaiannya dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dunia internasional [The United Nations Against Corruption (UNCAC), The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dan The United Nations Global Compact (UNGC)]. Selain itu, kebijakan integral (integral policy) turut diuraikan di dalam buku ini dalam rangka memperbarui hukum pidana (penal reform), khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Customer Reviews: